Mamuju, kabarsulawesi.net – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan usulan program pelestarian hutan kepada Kementerian Kehutanan guna membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat persiapan verifikasi dan asistensi kegiatan kehutanan Dana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang digelar di Ruang Sekretaris Daerah Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Februari 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya pada agenda pembangunan infrastruktur yang berwawasan kelestarian lingkungan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mengatakan rapat melibatkan unsur lingkungan hidup, pemerintah daerah, hingga konsultan SCF. Salah satu fokus pembahasan adalah peluang pendanaan Forestry and Other Land Use (FOLU) dari Kementerian Kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan karbon.
“Sulawesi Barat memiliki sekitar 60 persen wilayah hutan. Karena itu, kami mengajukan proposal anggaran untuk melestarikan kawasan hutan yang ada. Pendanaan ini diharapkan berupa hibah dari Kementerian Kehutanan,” ujar Junda.
Ia menjelaskan, rapat tersebut juga dimanfaatkan untuk mempertajam materi usulan, mengingat Pemprov Sulbar dijadwalkan mengikuti verifikasi dan presentasi proposal pada Kamis mendatang.
Menurut Junda, luas kawasan hutan menjadi modal utama Sulbar untuk memperoleh kompensasi melalui pengelolaan karbon. Jika disetujui, anggaran akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas hutan, pengelolaan karbon, serta penguatan pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Saat ini, nilai usulan anggaran yang diajukan masih berada di kisaran Rp36 miliar sebagai tahap awal. Ke depan, peluang pendanaan yang lebih besar terbuka jika program tersebut berjalan dan dinilai berhasil. (Rls)
