Mamuju, Kabarsulawesi.net– Kritik pedas menghujam Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait kondisi anggaran di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aktivis Sulawesi Barat, Muliadi, menilai efisiensi anggaran yang terlalu ekstrem telah mendegradasi marwah kantor gubernur hingga terasa layaknya kantor kecamatan.
Muliadi menyoroti ketimpangan alokasi anggaran sekretariat yang sangat bervariasi antar-OPD. Padahal, fungsi sekretariat adalah jantung operasional yang mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, hingga perencanaan dinas.
Anggaran Minim: “Beli Kertas Pun Harus Per Lembar”
Berdasarkan pengamatannya, Muliadi mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa terdapat OPD yang hanya dijatah anggaran sekretariat sekitar Rp60 juta per tahun. Angka ini dinilai tidak rasional untuk mendukung operasional setingkat provinsi.
“Kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan anggaran sekecil itu, OPD dipaksa melakukan penghematan ekstrem. Bahkan untuk kebutuhan dasar seperti alat tulis kantor, kabarnya membeli kertas pun harus dihitung per lembar,” tegas Muliadi kepada awak media.
Kontras Tajam dengan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)
Kritik Muliadi semakin tajam saat membandingkan “paceklik” anggaran di OPD dengan alokasi fantastis pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia memaparkan perbandingan angka yang mencolok:
-
Operasional OPD: Sejumlah dinas hanya mengelola sekitar Rp5 juta per bulan (dari total Rp60 juta/tahun) untuk seluruh urusan sekretariat.
-
Program MBG: Satuan Pelayanan Pemakan Gratis (SPPG) berpotensi mendapatkan insentif tetap harian sebesar Rp6 juta per hari.
-
Dana Operasional MBG: Alokasi untuk bahan baku dan tenaga kerja di program tersebut diprediksi mencapai Rp1 miliar per bulan.
Wajah Pelayanan Publik yang Terdegradasi
Menurut Muliadi, ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Ia mengkhawatirkan standar pelayanan provinsi akan terus merosot jika kebutuhan dasar operasional tidak terpenuhi.
“Jika kondisi anggaran sekretariat terus dibiarkan seperti ini, jangan kaget jika pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini benar-benar terasa seperti kantor kecamatan. Ini bukan lagi mencerminkan institusi setingkat provinsi yang seharusnya menjadi barometer pelayanan di daerah,” tutupnya.
By. ad
