Menu

Mode Gelap
Gubernur Sulbar Minta Perubahan Pendekatan dalam Menarik Investor, Fokus pada Peluang Investasi

NASIONAL

Kontras Anggaran di Sulbar: Operasional OPD Selevel Kecamatan, Dana MBG Justru Fantastis

badge-check


					Foto: Muliadi Mantan Ketua PMII Mamuju Perbesar

Foto: Muliadi Mantan Ketua PMII Mamuju

Mamuju, Kabarsulawesi.net– Kritik pedas menghujam Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait kondisi anggaran di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aktivis Sulawesi Barat, Muliadi, menilai efisiensi anggaran yang terlalu ekstrem telah mendegradasi marwah kantor gubernur hingga terasa layaknya kantor kecamatan.

Muliadi menyoroti ketimpangan alokasi anggaran sekretariat yang sangat bervariasi antar-OPD. Padahal, fungsi sekretariat adalah jantung operasional yang mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, hingga perencanaan dinas.

Anggaran Minim: “Beli Kertas Pun Harus Per Lembar”

Berdasarkan pengamatannya, Muliadi mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa terdapat OPD yang hanya dijatah anggaran sekretariat sekitar Rp60 juta per tahun. Angka ini dinilai tidak rasional untuk mendukung operasional setingkat provinsi.

Kontras Tajam dengan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kritik Muliadi semakin tajam saat membandingkan “paceklik” anggaran di OPD dengan alokasi fantastis pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia memaparkan perbandingan angka yang mencolok:

  • Operasional OPD: Sejumlah dinas hanya mengelola sekitar Rp5 juta per bulan (dari total Rp60 juta/tahun) untuk seluruh urusan sekretariat.

  • Program MBG: Satuan Pelayanan Pemakan Gratis (SPPG) berpotensi mendapatkan insentif tetap harian sebesar Rp6 juta per hari.

  • Dana Operasional MBG: Alokasi untuk bahan baku dan tenaga kerja di program tersebut diprediksi mencapai Rp1 miliar per bulan.

Wajah Pelayanan Publik yang Terdegradasi

Menurut Muliadi, ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Ia mengkhawatirkan standar pelayanan provinsi akan terus merosot jika kebutuhan dasar operasional tidak terpenuhi.

“Jika kondisi anggaran sekretariat terus dibiarkan seperti ini, jangan kaget jika pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini benar-benar terasa seperti kantor kecamatan. Ini bukan lagi mencerminkan institusi setingkat provinsi yang seharusnya menjadi barometer pelayanan di daerah,” tutupnya.

By Ad

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Jejak Monopoli Terselubung di Balik Proyek Bibit Kakao Sulawesi Barat

2 Maret 2026 - 17:30 WITA

BI: Ekonomi Sulbar Tumbuh 6,55 Persen, Inflasi Tetap Terkendali

18 Februari 2026 - 11:44 WITA

Golkar Melaju di Zaman Modern, Generasi Muda Jadi Kunci

15 Februari 2026 - 07:33 WITA

Sekda Sulbar: Prestasi Pengendalian Inflasi Harus Bisa Sejajar

10 Februari 2026 - 10:55 WITA

Pemprov Sulbar Kejar Dana Pusat Lewat Program Pelestarian Hutan

10 Februari 2026 - 10:53 WITA

Trending di NASIONAL