Mamuju, Kabarsulawesi.net – Kekhawatiran Ketua Pemerhati Sulawesi Barat, Muliadi, terkait pengelolaan mitra independen berbadan hukum dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dinilai terbukti. Penutupan 52 dapur di Sulawesi Barat disebut sebagai puncak dari rangkaian persoalan yang sejak awal telah diingatkan, terutama menyangkut lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam penerapan standar operasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Muliadi saat ditemui di Warkop HN Mamuju, Jumat (3/4/2026). Ia menegaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi persoalan yang telah berlangsung sejak akhir tahun lalu.
Kronologi persoalan bermula pada Desember 2025, ketika Pemerhati Sulawesi Barat melakukan audiensi dengan sejumlah pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Regional Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Sulbar, Firazh Ahmadilla Ma’Ga, S.Si., menyampaikan bahwa seluruh dapur atau SPPG diberikan waktu selama enam bulan untuk melengkapi perizinan, khususnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun di sisi lain, operasional dapur saat itu disebut belum dapat dihentikan karena adanya instruksi dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Kebijakan ini kemudian menjadi dasar tetap beroperasinya sejumlah dapur meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Memasuki awal 2026, Pemerhati Sulawesi Barat melakukan pemantauan lapangan. Hasilnya, ditemukan sejumlah dapur yang dikelola mitra independen berbadan hukum belum melakukan langkah konkret untuk melengkapi perizinan. Muliadi menilai tidak adanya tindakan tegas dari pihak pengawasan menjadi celah utama yang memperparah kondisi tersebut.
Situasi kian memanas setelah muncul insiden keracunan yang oleh pemerhati dianggap sebagai bukti konkret lemahnya pengawasan di lapangan. Mereka menduga tidak ada tekanan atau langkah serius dari Koordinator MBG di Sulawesi Barat untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar dijalankan.
Atas temuan tersebut, Pemerhati Sulawesi Barat melaporkan persoalan ini ke Polda Sulawesi Barat dengan harapan ada penindakan dan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan tanggung jawab Koordinator MBG Sulbar. Namun, menurut Muliadi, laporan tersebut tidak mendapat respons yang memadai.
“Laporan kami terhadap Kepala MBG Sulbar atas dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Padahal ini menyangkut aspek teknis dan aturan yang harus dijalankan oleh SPPG dan dapur, serta berkaitan langsung dengan keselamatan dan hak masyarakat,” ujarnya.
Memasuki tahap berikutnya, kebijakan penutupan 52 dapur akhirnya diberlakukan. Namun langkah ini dinilai tidak menyentuh akar persoalan. Muliadi menilai penutupan tersebut justru berpotensi menciptakan persoalan baru, yakni munculnya ratusan pengangguran, sementara sumber masalah utama tetap berada pada lemahnya sistem pengawasan dan manajemen program.
“SPPG atau dapur tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Apalagi langsung diberikan surat pemberhentian operasional sementara. Kesalahan yang terjadi di lapangan murni karena fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran Kepala Regional SPPG yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsi operasional dan manajerial, termasuk dalam penanganan persoalan teknis dan administratif di lapangan.
Selain itu, Muliadi mengkritik langkah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan, S.IP., M.Han., yang dinilai terlalu cepat mengeluarkan surat pemberhentian operasional sementara tanpa didahului kajian menyeluruh.
“Seharusnya ada evaluasi komprehensif. Jangan langsung mengambil langkah administratif yang tidak substantif. Yang perlu dievaluasi justru pengurus di tingkat wilayah dan kabupaten, termasuk mengganti Ketua Koordinator MBG Sulbar,” tegasnya.
Penutupan puluhan dapur ini dinilai menjadi cerminan lemahnya pengawasan terhadap program strategis nasional MBG yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto, yang bertujuan menekan angka stunting dan malnutrisi, khususnya bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Di tengah polemik, muncul pula dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap sejumlah dapur. Beberapa disebut masih diberi kesempatan untuk berbenah meski belum memenuhi standar, sementara lainnya langsung dihentikan tanpa toleransi.
Muliadi berharap dugaan tersebut tidak benar. Namun ia menegaskan, jika terbukti, maka hal ini menjadi indikasi serius adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kalau benar ada perlakuan berbeda, maka wajar jika publik menilai program ini hanya menjadi ladang ekonomi bagi sekelompok orang. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Ia pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Sulawesi Barat, termasuk transparansi kebijakan serta penegakan aturan yang adil dan konsisten.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas program MBG di daerah. Tanpa pembenahan sistem pengawasan dan tata kelola, tujuan program untuk meningkatkan gizi masyarakat berisiko tercoreng oleh persoalan administratif dan kepentingan di lapangan.
By. Supri
