Mamuju, Kabarsulawesi.net – Penutupan puluhan dapur program di Sulawesi Barat memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Sebanyak 52 dapur dilaporkan telah menghentikan operasionalnya. Jika angka ini benar, sekitar 120.000 penerima manfaat berpotensi kehilangan akses terhadap asupan nutrisi. Meski masih bersifat estimasi, dampaknya dinilai tidak bisa dianggap sepele.
Dari total sekitar 148 dapur yang tersebar, perhatian kini tertuju pada 96 dapur lainnya. Publik mempertanyakan apakah seluruh dapur yang masih beroperasi telah memenuhi standar kelayakan, termasuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Informasi yang beredar menyebutkan terdapat 63 dapur yang dilaporkan bermasalah, namun hanya 52 yang ditutup. Selisih ini memunculkan tanda tanya: bagaimana status 11 dapur lainnya? Siapa pengelolanya, dan apakah telah memenuhi standar yang ditetapkan?
Kondisi tersebut memicu desakan transparansi. Masyarakat menilai penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan terbuka, mengingat program ini menyangkut kebutuhan dasar warga.
Di lapangan, muncul dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap sejumlah dapur. Beberapa disebut masih diberi kesempatan untuk berbenah meski belum sepenuhnya memenuhi standar, sementara lainnya langsung dihentikan tanpa toleransi. Jika benar demikian, konsistensi dalam penerapan kebijakan patut dipertanyakan.
Menanggapi hal ini, Ketua Aksara Sulawesi Barat, Rara Calista, menyampaikan pernyataannya melalui pesan WhatsApp 3/4/2026.
“Jika benar ada perbedaan perlakuan, ini tidak bisa dibiarkan. Penegakan aturan harus adil, tidak boleh tebang pilih. Ini menyangkut hak dasar masyarakat atas akses nutrisi,” tulis Rara dalam keterangannya.
Ia juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program di Sulbar. Menurutnya, kebijakan yang tidak konsisten berpotensi merugikan masyarakat luas, khususnya kelompok penerima manfaat.
“Jangan sampai kebijakan ini justru mengorbankan masyarakat. Kalau memang ada dapur yang belum memenuhi standar, harus dibina sejak awal dengan aturan yang jelas, bukan tiba-tiba ditutup tanpa solusi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Rara meminta agar pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk memastikan kebutuhan nutrisi masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi ini. Ia juga membuka kemungkinan perlunya pergantian pimpinan wilayah program jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Jika pengelolaan program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka evaluasi kepemimpinan adalah hal yang wajar demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Masyarakat kini menunggu kejelasan langkah lanjutan dari pihak terkait. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
