Mamuju, kabarsulawesi.net – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digadang-gadang sebagai solusi penguatan ekonomi desa kini justru berada di pusaran tanda tanya publik. Di Sulawesi Barat, geliat pembangunan koperasi ini tidak hanya disambut harapan, tetapi juga kecurigaan.
Melalui Dialog Publik yang akan digelar di Taman Karema, Mamuju, sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil bertekad membongkar secara terbuka arah dan substansi program tersebut. Tema yang diangkat tidak main-main: “Kepentingan Rakyat atau Syahwat Kekuasaan?”.
Salah satu narasumber yang akan menyuarakan kritik adalah Muliadi. Ia menilai, di balik jargon pemberdayaan desa, publik berhak mempertanyakan: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan?
“Jangan sampai koperasi hanya menjadi etalase politik. Label ‘merah putih’ terdengar nasionalis, tetapi kita perlu menguji apakah tata kelolanya benar-benar demokratis dan transparan,” tegasnya.
Transparansi yang Dipertanyakan
Sejumlah pertanyaan krusial mencuat di tengah masyarakat:
-
Bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan koperasi?
-
Siapa yang mengendalikan struktur kepengurusan?
-
Dari mana sumber pembiayaan dan bagaimana skema distribusi keuntungannya?
-
Apakah masyarakat desa dilibatkan sejak tahap perencanaan atau hanya menjadi objek formalitas?
Minimnya informasi detail yang beredar memicu spekulasi. Sebagian kalangan menduga bahwa program ini berpotensi menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan berbasis desa, terutama jika tidak disertai pengawasan independen.
Antara Idealisme dan Kepentingan
Secara konseptual, koperasi merupakan simbol ekonomi kerakyatan. Namun sejarah menunjukkan, banyak program berbasis rakyat kehilangan ruhnya ketika terseret kepentingan elit. Jika pengelolaan tertutup dan pengawasan lemah, koperasi bisa berubah dari alat pemberdayaan menjadi alat kontrol.
Dialog publik ini dipandang sebagai momentum uji publik. Bukan sekadar forum diskusi, tetapi ruang akuntabilitas moral dan politik. Masyarakat didorong untuk tidak hanya menjadi penonton kebijakan, melainkan subjek aktif yang kritis.
Kesadaran Publik sebagai Kunci
Isu KDKMP bukan sekadar soal koperasi, melainkan soal arah pembangunan desa ke depan. Apakah desa benar-benar diberi kedaulatan ekonomi, atau hanya dijadikan perpanjangan tangan kepentingan tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa provokatif. Namun dalam sistem demokrasi, sikap kritis adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Tanpa kontrol sosial yang kuat, program sebesar apa pun berpotensi melenceng dari tujuan awalnya.
Kini publik menunggu: akankah KDKMP menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa, atau justru babak baru kontroversi kebijakan di daerah?
By. Supri
