Mamuju, Kabarsulbar.net – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan memperkuat ketahanan pangan. Dua poin tersebut membuat masyarakat Indonesia menerima program MBG Khususnya di Sulawesi Barat. Namun, program ini justru dianggap sebagai ancama bagi sejumlah penerima manfaat dan jauh dari tujuan yang sebenarnya. hal tersebut di sampaiakan Muliadi Ketua Lembaga Pemerhati Sulawesi Barat (lembar Sulbar) warkop Mamuju, 29/1/2026
Muliadi mengatakan ada beberapa hal yang tidak normal dan kesalahan dalam menjalankan program MBG ini.
“Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat pemerintah daerah sulit untuk di intervensi. Ujung tombak dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sayangnya di Sulawesi Barat kita tidak memiliki Koordinator Regional SPPG/MBG. Kecurigaan saya SPPI itu memiliki pekerjaan ganda.”
Lanjut “SPPI dan Koordinator Regional (Kreg) MBG Itu Beda, Tugas utama koordinator regional SPPG/MBG adalah mengurus dapur MBG, memastikan prosedur standar operasional dipatuhi, menyusun rencana operasional harian atau mingguan, serta memastikan makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang dituju. Sementara itu, tugas utama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah mendorong percepatan pembangunan, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tenaga penggerak utama dalam sistem MBG” Ucapnya
Muliadi juga menjelaskan beberapa hal yang tidak biasa dalam Petunjuk Teknis tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2026.
Saat ini yang sedang jadi perbincangan soal program MBG di sulbar adalah kondisi IPAL SPPG yang tidak bagus. Dalam petunjuk teknis MBG, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak dijelaskan secara rinci, malah istilah “IPAL” hanya digunakan sebagai contoh. itupun Sanksinya adalah insentif tidak dibayarkan jika terjadi kejadian menonjol yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan non-teknis dari pihak Mitra.
Lanjut “jika kita ingin memahami Petunjuk Teknis Program MBG ini, banyak sekali kekurangannya yang pada akhirnya membuat SPPG/Dapur MBG menjadi korban jika terjadi kesalahan seperti keracunan atau ketidaklengkapan izin yang harus dipenuhi.” Ujarnya
Muliadi juga berharap agar Program MBG yang dibiayai dari pajak rakyat Indonesia yang dikumpulkan untuk menjalankan Program MBG ini tidak lupa akan tujuannya yang utama.
“ingat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan lokal, hal ini harus didorong karena Program MBG dirancang sebagai sebuah misi kemanusiaan dan investasi dalam sumber daya manusia (SDM), bukan sekadar proyek bisnis yang bertujuan mencari keuntungan komersial saja atau dijadikan bisnis antar perusahaan (B2B) semata.
“Petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sekitar SPPG harus menjadi suplayer. Begitu juga lulusan (Sarjana) di bidang kesehatan lingkungan, Gizi, dan Akuntansi di setiap SPPG seharusnya digunakan. Tutupnya.
Muliadipun yang juga ketua pemerhati Sulawesi barat mendorong audiens ke kapolda sulbar untuk mendapatkan jawaban sejumlah Keanehan dan Kesalahan dalam Pengelolaan Program MBG lainnya. dan berharap semua orang, baik sendiri maupun dalam kelompok, terus memantau dan memberikan ide-ide untuk program MBG ini.
By. Adi
